Perjalanan panjang perilaku korupsi di Indonesia

Oleh: Amriyati Hafid AB

KORUPSI sebagai extra ordinary crime dari akar katanya berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok atau tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal serta dengan cara melawan hukum menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Korupsi di Indonesia telah menjadi budaya, itu kata Mas Hardi di stasiun Radion Trijaya di acara sketsa negeri pada senin 9 Juni tahun lalu. Jika korupsi telah menjadi budaya maka akan demikian sulit untuk memberantasnya.

Baca Eka Kurniawan pertanyakan komitmen negara terhadap kerja-kerja kebudayaan

Pada tahun 70 an, Mantan Wapres (Hatta) mengatakan hal itu, namun ditolak mentah-mentah oleh Presiden Suharto pada waktu itu.
Benarkah sinyal bahwa korupsi itu telah menjadi budaya?

Saya rasa ada betulnya juga. Meski sebenarnya tidak tepat jika mengggunakan kata “budaya” untuk menggambarkan keadaan di Indonesia saat ini.

Sebab, “budaya” selalu diasosiasikan dengan hal yang baik dan luhur. Sehingga korupsi tidak tepat dikatakan sebagai budaya. Meski demikian, perilaku korupsi sudah menjadi hal lumrah di Indonesia. Lihat saja banyaknya kasus korupsi yang terjadi dan para tersangka korupsi yang keluar dari gedung KPK dengan memakai rompi orange sambil tersenyum tanpa rasa malu.

Amriyati Hafid

Perilaku Korupsi Dianggap Lumrah

Ada banyak bukti yang dapat menjelaskan bahwa korupsi sudah menjadi perilaku yang lumrah di Indonesia. Yang jelas adalah bahwa benang merah dari perbuatan korupsi ini dapat dilihat dari alur berfikir sebagian besar orang Indonesia masa lalu maupun masa kini.
Masa lalu mungkin dapat direpresentasikan oleh jatuhnya VOC akibat korupsi yang meraja lela. Sedangkan masa kini, korupsi diperlihatkan oleh zaman orde baru Suharto dan tetap saja terjadi di era reformasi ini.

Baca Dilema pemerintah daerah di tengah goncangan “Lockdown”

Jika korupsi telah menjadi suatu perilaku yang lumrah, maka alat untuk menyerangnya berupa tatanan hukum yang keras menjadi kurang berarti. Hukum akhirnya hanya mememilki kukuatan di atas kertas yang tidak memilki daya apapun untuk mencegah dan menghukum perbuatan korupsi.

Hal ini karena sebagian besar orang Indonesia sudah terlanjur merasa enak dengan korupsi. Hukum tidak mencerminkan niat dan kehendak bangsa ini, namun korupsi telah mendarah daging.

Korupsi juga telah dilakukan secara turun temurun. Bukan hanya turun temurun, anak-anak yang dilahirkan bukan dari orang tua yang korup pun bisa menjadi koruptor, apalagi jika anak itu lahir dari orang tua yang korup.

Para orang tua pun bangga sekali jika melihat anaknya sukses dari sisi materi tanpa melihat bahwa uang yang mereka dapatkan itu berasal dari rezeki yang tidak halal.

Apa itu Korupsi?

Korupsi itu sebenarnya memiliki pengertian yang sangat sederhana. Korupsi itu berarti maling, menipu dan tidak amanah. Apapun itu, jika suatu perbuatan masuk unsur-unsur itu maka sudah sepantasnya dapat disebut korupsi.

Korupsi pada saat sekarang ini hanya sering dikaitkan dengan keuangan negara yaitu menyangkut suatu pelanggaran peraturan (perundang-undangan), merugikan keuangan negara dan menguntungkan suatu pihak baik pelaku maupun orang lain. Itu hanyalah definisi menurut keuangan negara saja, padahal sebenarnya korupsi dapat diartikan secara lebih luas.

Korupsi adalah mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan haknya, memperoleh sesuatu yang bermanfaat baik itu uang dan fasilitas lain tanpa adanya justifikasi yang dapat membenarkan perbuatan itu.

Mencuri bisa terjadi di mana saja, namun mencuri yang masuk dalam kategori korupsi adalah mencuri sesuatu yang terkait dengan pekerjaan atau suatu hal yang berada di bawah kepengurusannya.

Perbuatan itu dapat juga dihubungkan dengan usaha untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah atas suatu hal yang ada di bawah kepengurusannya.

Hal-hal apa saja yang menghantarkan kita untuk berbuat korupsi. Perbuatan meminta-minta, padahal tanpa meminta pun, ia akan mampu mendapatkan apa yang dia inginkan asal bekerja, menjadi awal terjadinya korupsi ini.

Meminta dalam konteks seperti itu pada dasarnya suatu perbuatan hina dan tidak pantas karena tidak terkait dengan suatu hubungan timbal balik secara legal dan pantas menurut pengertian umum kemasyarakatan.

Baca Tafsir Pancasila di tengah pandemi

Jika Anda meminta suatu kepada seseorang sementara anda tidak memberikan jasa apapun terhadap orang yang anda mintai maka anda tidak pantas meminta. Meminta dalam hal ini dapat disebut mengemis, dan sayangnya mengemis tidak selalu dipandang hina oleh sebagian besar masyarakat.

Lihat saja di sekitar kita, para pengemis dengan hanya bermodal menengadahkan tangan bisa saja memiliki penghasilan yang jauh lebih besar daripada kuli bangunan dan penjual koran.

Mengapa mereka melakukannya? Karena mereka tidak lagi memiliki rasa malu. Mengemis, meminta dan mencuri jika dibawa ke area formal (di tempat kerja) akan menyuburkan praktik korupsi.

Rasa malu yang telah hilang dari otak kita membawa kita pada rasa bangga melakukan korupsi. Bangga memiliki kekayaan yang berlebih. Bangga karena memiliki ini dan itu dan setumpuk kemewahan lainnya. Bangga karena tidak ketahuan, bangga pula bisa berderma dan bersedekah, padahal semuanya itu didapatkan dari korupsi.

Kita mungkin telah kehilangan rasa malu kepada diri sendiri, kita tidak malu lagi pada Tuhan. Apalagi kita tidak juga punya malu kepada masyarakat sekitar. Masyarakat kita juga belum mempunyai sistem sosial tersendiri untuk memberikan hukuman sosial yang setimpal kepada koruptor.

Apa yang Bisa Kita Lakukan

Lalu apa yang dapat kita lakukan sebagai warga negara yang benci pada perilaku korupsi?

Kita bisa memulai dari diri sendiri. Apabila kita adalah pegawai pemerintahan yang melakukan seragkaian pelayanan publik kepada masyarakat, maka sebisa mungkin untuk menolak semua bentuk pungli.

Apabila kita adalah pedagang, kita bisa memulai dengan berlaku jujur dalam berdagang. Setelah kita dapat melakukan sesuatu dengan mengedepankan kejujuran, hal tersebut dapat kita praktekkan di ranah keluarga.

Apabila setiap keluarga di Indonesia menerapkan perilaku jujur dan anti korupsi, maka bisa dijamin, perilaku korupsi yang saat ini masih dianggap lumrah akan mulai terkikis menjadi perilaku yang dibenci oleh masyarakat. dengan seperti itu, akan dengan muda penegak hukum mulai memberantas korupsi di tingkat yang lebih besar, apabila didukung penuh oleh masyarakat di belakangnya.

Pangkajene, 2020

*Amriyati Hafid AB, lahir di Pangkajene, 24 April 1996, kini beralamat di Perum. Haji Rako Blok K13 Nomor 4 Pangkep. Perempuan yang hobi Menulis dan Membaca. Sebagai Staff Hukum Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Untuk menghubunginya, silakan kontak via Email : amriyatihafidab@gmail.com, IG: @amrythfdab dan Facebook: Amriyati Hafid Abudaedah.

Baca 

Leave a Reply