Dilema pemerintah daerah di tengah goncangan “Lockdown”

Oleh Muhammad Sadli Sukri

DUNIA sedang goyah di tengah wabah Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan Virus Corona yang telah ditetapkan oleh WHO sebagai “pandemik”, setelah lebih dari 382.108 kasus yang dinyatakan positif dan jumlah kematian 16.574 di seluruh dunia.

Status pandemik mencerminkan bahwasanya penyakit menular ini mudah menyebar dari manusia ke manusia lainnya.

Dengan adanya wabah ini Pemerintah diminta untuk mengambil tindakan yang dianggap mampu mencegah penyebaran wabah ini agar tidak menimbulkan korban jiwa yang lebih banyak.

Di beberapa Negara telah banyak mengambil langkah antisipatif guna menghalau penyebaran COVID-19 beberapa di antaranya yakni Social Distancing, hingga opsi yang paling ekstrim yakni Lockdown yang dilakukan oleh Wuhan, Manila, dan Italia.

Wuhan terlebih dahulu melakukan Lockdown penuh sebagai pusat penyebaran Virus sejak 23 Januari 2020, tentunya sangat berdampak terhadap aktivitas warga di sana, baik transportasi massal, makanan, hingga perekonomian yang terancam lumpuh. Penduduk pun dilarang untuk keluar rumah tanpa seizin pihak berwajib.

Lantas, apa maksud dari Lockdown itu sendiri? Lockdown dalam bahasa Inggris diartikan sebagai mengunci, maksudnya adalah mengunci suatu daerah yang terinfeksi Virus dari akses masuk dan keluar untuk mempersempit penyebaran Virus.

Lockdown juga diartikan menutup seluruh fasilitas Umum, hingga melarang mengadakan pertemuan dengan orang banyak, dengan begitu diharapkan virus ini tidak mudah menyebar dari manusia ke manusia.

Bagaimana Corona di Indonesia ?

Pasca diumumkannya pasien pertama Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan telah menyebar ke beberapa daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jogjakarta, Banten, Sulawesi Utara dan masih ada beberapa Provinsi di Indonesia yang terjangkit Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyurati pemerintah Indonesia terkait wabah ini untuk segera menetapkan Darurat Nasional.

Presiden Republik Indonesia merespon surat tersebut dan mengambil langkah dengan membentuk Gugus Tugas Penanganan Wabah Covid-19 yang dipimpin oleh kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Presiden Jokowi lewat Konferensi Persnya menyatakan bahwa opsi yang terbaik yang dipilih oleh pemerintah untuk saat ini yakni penerapan Social Distancing dan mengimbau masyarakat untuk bekerja di rumah, belajar di rumah dan beribadah di rumah.

Beberapa instansi pemerintah pun khususnya di  daerah menerapkan Work From Home (WFH) untuk menekan penyebaran Virus Corona.

Kebijakan yang diambil oleh Presiden RI belum bersifat final, namun dengan memperhatikan dinamika yang terjadi di lapangan, jika kebijakan ini tidak efektif tentunya pemerintah harus menerapkan Lockdown seperti yang terjadi di Wuhan dan Italia.

Kebijakan Lockdown tentunya mendapat atensi dari masyarakat dan menuai pro dan kontra, sebagian masyarakat menuntut Pemerintah agar segara menerapkan Lockdown.

Di sisi lain, pemerintah dilema terhadap perekonomian Negara jikalau Lockdown benar-benar dilakukan.

Kondisi Pemerintah Daerah

Presiden Joko Widodo dalam Konferensi persnya (15/3/2020) di Istana Bogor mengatakan bahwa kebijakan Lockdown tidak bisa diputuskan sepihak oleh pemerintah daerah. Kebijakan Lockdown baik di tingkat pusat maupun daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat.

Di dalam konstitusi, Indonesia tidak mengenal istilah Lockdown namun yang lebih dikenal yakni Karantina dan karantina yang dilakukan bisa bersifat Nasional dan Lokal.

Dalam UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dijelaskan bahwa tindakan penanggulangan wabah penyakit menular yaitu : penyelidikan epidemologis; pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, dan penyuluhan kepada masyarakat.

Lantas bagaiamana yang terjadi di daerah Tegal, keputusan yang diambil oleh Pemerintah setempat untuk memberlakukan Lockdown dengan menutup beberapa akses masuk ke daerah tersebut berujung ditemukannya satu orang warga tegal yang positif Covid-19 sepulang dari Abu Dhabi.

Tentunya dengan adanya keputusan ini membuktikan bahwa kurang adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat dalam mengontrol satu wilayah.

Penulis menilai dalam keadaan seperti ini hendaknya pemerintah memikirkan beberapa alternatif dengan mencontoh beberapa Negara seperti di Korea Selatan, walaupun tidak menerapkan Lockdown tetapi Negara tersebut bisa menekan kurva pertambahan jumlah pasien yang positif.

Solusi yang dilakukan Negara Korea Selatan yakni dengan melakukan Rapid Test dengan system DriveThru yakni masyarakat tak perlu turun dari kendaraan, untuk menekan angka penyebaran virus.

Tentunya kebijakan pemerintah tanpa dukungan dari masyrakat mustahil akan berhasil, yang terpenting saat ini adalah bagaimana membangun keterlibatan lintas sektor dan individu yang ada.

Sebagai bencana non alam yang telah ditetapkan sebagai Pandemik yakni strategi komprehensif agar bisa menyelamatkan nyawa manusia dan mengurangi dampak buruknya.

*Penulis adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Bosowa. Instagram Muhammadsdly.

One Response

  1. Mondang99 07/04/2020

Leave a Reply