Mengkaji percepatan pemekaran Kota Raha

Oleh: Fadel Zein Haili*

“Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut dasar hukum otonomi daerah.”

Konotasi di atas merupakan bunyi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18 ayat 2.

Landasan hukum di atas menjadikan cikal bakal terlaksana dan terbentuknya daerah daerah otonom di Indonesia, yang mana bernilai asas asas keotonomian sebuah daerah dalam hal kepengurusan pemerintahan.

Kemudian Undang-Undang tersebut kembali diperkuat pada peraturan perundang undangan lainnya seperti TAP MPR RI nomor XV/MPR/1998 mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, serta pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan dan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.

Dalam perkembangan hierarki perundang undangan, sebuah daerah yang berkehendak memekarkan diri menjadi sebuah daerah otonom baru perlu mengantongi dan memenuhi persyaratan persyaratan seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Baca juga: Barisan pemuda Indonesia Sulsel: Menyoal penyelewengan dana APBD Enrekang

Dalam kajian ‘FILODEMO INSTITUTE’ skema dan gagasannya cukup jelas bahwasanya peraturan di atas telah menjadi kerangka acuan pembentukan sebuah daerah otonom baru (DOB).

Maka memang amanat Undang-Undang tersebut memberikan nilai desentralisasi bagi tiap tiap daerah yang hendak memekarkan diri menjadi daerah otonom baru (DOB), dan pemerintah harus menjalankan perintah Undang-Undang tersebut, sebab pemekaran daerah adalah amanat dari undang undang.

Yang menjadi problem saat ini bagi daerah yang hendak memekarkan diri menurut Fadel Zein Haili, direktur Filodemo Institute, adalah Kebijakan Moratorium.

Namun berbeda halnya dengan yang terjadi di daerah saya, Kota Raha misalnya. Kota Raha tersebut telah mendapatkan Amanat Presiden (AMPRES) sejak tahun 2014 silam.

‘Kota Raha’ tak terkendala pada Moratorium serta secara bersyarat kota Raha telah mesti dan selayaknya mekar menjadi sebuah DOB, beiringan dengan Kabupaten Muna Barat, Buton Selatan dan Buton Tengah yang telah mekar sejak 2014 lalu. Namun Kota Raha masih mengalami penundaan pemekaran hingga tahun 2019 ini.

Proses selanjutnya dan yang menjadi detik detik krusial pemekaran kota Raha adalah sidang paripurna DPR-RI tahun 2019 ini. Apabila tak terealisasi pemekaran tersebut maka sangat mungkin seluruh harapan terbentuknya DOB Kota Raha akan sirna bak ditelan bumi.

Menurut Fadel Zein Haili, Percepatan Pemekaran kota raha ini memang menjadi fakta aktual yang harus terus digulirkan agar menjadi isu yang stratetegis untuk diperbincangkan di lingkup masyarakat. Bukan hanya di kalangan elit politik Muna.

Sepatutnya isu percepatan pemekaran ‘Kota Raha’ mampu menggiring animo masyarakat untuk turut berpartisipasi. Sebab menjadi salah satu poin penting dari Percepatan Pemekaran sebuah daerah adalah “keinginan dan animo masyarakat yang tinggi”.

Jika pemekaran daerah hanya diperbincangkan di kalangan elit politik dengan mengandalkan lobi lobi humanistik ke pusat maka hal tersebut kurang energis, mestinya diciptakan gerakan masif yang terstruktur dari masyarakat guna mengebrak percepatan pemekaran “Kota Raha”.

Layaknya saudara saudara Komite Penuntut Percepatan Pemekaran Kota Raha (KP3-KR) laksana burung pembawa berita, secara tersistematis hadir untuk mengupayakan percepatan pemekran “Kota Raha” yang hampir saja terlupa dan terkubur dalam dalam dari benak masyarakat Muna.

Fadel Zein Haili, mahasiswa asal Muna yang berkuliah di Makassar ini selalu menyoal dan memperbincangkan rencana pemekaran Kota tercintnya itu, dan dia mendukung saudara saudara KP3-KR dalam niat suci mereka berupaya memekarkan Kota Raha.

Mereka adalah pejuang dan berjiwa negarawan, meski masifnya hiruk pikuk serta pro-kontra terkait pemekaran tersebut mereka tetap Konsisten dengan tujuan utamanya.

Baca juga: Kisah ELIT MA Aisyiyah Sungguminasa lahirkan buku berjudul pemilik masa depan

Saya juga berharap serta berupaya menggiring teman teman mahasiswa Muna maupun luar daerah yang terhimpun dalah “Filodemo Institute” untuk turut memberikan sumbangsi semangat, energi, dan aspirasi serta masukan berbobot intelektual.

Harapan kita semua sebagai masyarakat Muna mesti terintegrasi dalam satu tujuan demi kemajuan daerah, kedamaian, serta Keharmonisan yang akan kita sumbangsikan kepada anak cucu kita nanti,” tutup Fadel ketika berbincang dan diskusi di Filodemo Institute.

*Penulis merupakan mahasiswa Makassar asal Muna, juga direktur Filodemo Institute

Editor @warnasulselcom

Portal media kiwari yang menyajikan berita lebih mendalam

Recent Posts

  • Daerah
  • Peristiwa

FLP ranting UINAM gelar pelantikan, upgrading dan raker periode 2019-2020

  WARNASULSEL.com - Sebagai agenda lanjutan dari Musyawarah Ranting pada 20 Oktober 2019 lalu, Forum Lingkar Pena melaksanakan Pelantikan, Upgrading…

7 days ago
  • Daerah
  • Peristiwa

M Galang Pratama beri motivasi literasi di SD Kompleks Borong

  WARNASULSEL.com - Khusus untuk SD Negeri Borong, anak-anak diajak melakukan field trip ke beberapa tempat.     Setiap kelompok…

1 week ago
  • Daerah
  • Peristiwa

Tagana masuk sekolah di SD Kompleks Borong

    WARNASULSEL.com - Pagi itu, Kamis, 7 November 2019 ratusan anak dari SDN Borong dan SD Inpres Borong berkumpul…

1 week ago
  • Daerah
  • Peristiwa

Pertemuan perdana Fokasi IT Pelajar Makassar

      WARNASULSEL.com - Forum Komunikasi IT atau Fokasi Pelajar Makassar menggelar pertemuan perdananya, Sabtu (2/11/2019).   Kegiatan yang…

2 weeks ago
  • Peristiwa

Lomba debat ilmiah meriahkan selebrasi bulan bahasa SMAIT Nurul Fikri Makassar

    WARNASULSEL.com - Literasi Sains dikenal sebagai jenis literasi dasar yang menghadirkan banyak informasi kepada pembaca atau pendengar.  …

2 weeks ago
  • Cawah
  • Uncategorized

Street quotes ini bisa bikin kamu seketika merenung

WARNASULSEL.com-  Dikutip dari laman FB Haru D. Fold, beberapa street quotes ini bisa membuat kita sejenak merenung. Terutama banyak dari…

2 weeks ago