Barisan pemuda Indonesia Sulsel: Menyoal penyelewengan dana APBD Enrekang

WARNASULSEL.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan anggaran yang dimiliki daerah dalam memenuhi kebutuhannya.

“Secara praksis APBD merupakan sumber dana dari segala kegiatan serta diselenggarakan pemerintah daerah kemudian didistribusikan demi kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,” tutur Andi Pangeran Nasser, Jendral Lapangan saat membuka orasi ilmiahnya di depan Kejaksaan Tinggi Negeri Sulsel (Kejati Sulsel), Jumat (3/5/2019) sore.

Baca juga: Skorsing mahasiswa UIN Alauddin Makassar dan adat istiadat institusi pendidikan

Namun harapan ideal tersebut telah dicederai para pemerintah daerah dan penegak hukum, bagaimana tidak, anomali yang terjadi di daerah Kabupaten Enrekang merekam jelas penyelewengan tersebut, lanjut Andi pangeran Nasser, di mana penyimpangan DAK (Dana Alokasi Khusus) senilai Rp 39 Miliar yang seharusnya sudah disepakati dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Enrekang tahun 2015 menjadi anggaran pembangunan bendungan jaringan Air Baku Sungai Tabang yang terletak di Kecamatan Maiwa.

“Dalam realita pelaksanaannya semakin menyeleweng dan tak sesuai dengan kesepakatan pemerintah Enrekang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Pemerintah Kabupaten Enrekang malah memanfaatkan anggaran tersebut dalam kegiatan yang berbeda yakni anggaran tersebut digunakan untuk membiayai irigasi pipa tertutup lalu anggaranya dipecah menjadi 126 paket,” ujar Andi Pangeran Nasser.

Menurut Andi Pangeran Nasser, Bupati Enrekang (Muslimin Bando) telah melanggar aturan Perundang-undangan dalam hal ini Perpres No. 36 Tahun 2015.

“Lebih menyedihkan lagi,” lanjut Andi Pangeran, “Kasus dan problematika ini telah terjadi sejak dua tahun silam, maka hal ini dapat menjadi indikator utama kecurigaan kami terhadap oknum oknum licik yang tidak bertanggung jawab telah berkongkalikong dalam kejadian ini.”

Laporan Jurnalis Warga: Fadel Zein

Leave a Reply