Suara Dari Timur: Menerjemahkan Visi Asta Cita Presiden Prabowo Terhadap Politik Luar Negeri Indonesia

Oleh: Muh. Zulhamdi Suhafid
(Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar/Pendiri Green Diplomacy Network)

Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kerangka baru bagi arah politik luar negeri Indonesia yang lebih substantif, tegas, dan berorientasi langsung pada kepentingan nasional. Di tengah dinamika global yang kian kompleks, kita bisa lihat mulai dari krisis iklim, ketegangan geopolitik, hingga ketidakpastian ekonomi dunia. Politik luar negeri Indonesia dituntut tidak lagi bersifat reaktif, melainkan strategis dan adaptif. Dalam perspektif Hubungan Internasional, pendekatan ini dapat dibaca sebagai upaya menyintesiskan berbagai mazhab pemikiran, mulai dari realisme, liberalisme, hingga konstruktivisme, yang selama ini menjadi fondasi analisis kebijakan luar negeri negara berkembang.

Kerangka tersebut terlihat jelas dalam agenda penyerapan investasi sebesar-besarnya untuk Danantara. Langkah ini mencerminkan logika realisme ekonomi, di mana negara diposisikan sebagai aktor utama yang bertindak rasional untuk memperkuat kapasitas ekonominya. Kehadiran Danantara sebagai instrumen pengelolaan investasi negara menandai pergeseran penting dalam diplomasi Indonesia, dari sekadar promosi kerja sama, menuju state-led investment diplomacy. Politik luar negeri tidak lagi berhenti pada pembukaan hubungan, tetapi diarahkan secara konkret untuk memperkuat fondasi ekonomi domestik sebagai sumber kekuatan nasional.

Namun, orientasi ekonomi tersebut tidak berdiri sendiri. Seiring dengan agenda investasi, pemerintah juga mendorong pembangunan Ekosistem diplomasi hijau sebagai bagian dari komitmen terhadap Perjanjian Paris 2015. Dalam konteks ini, pendekatan liberal institusionalisme menjadi relevan, karena menekankan pentingnya kerja sama internasional dan rezim global dalam menghadapi persoalan bersama, khususnya perubahan iklim. Indonesia berupaya melampaui peran pasif sebagai objek kebijakan iklim global, dan mulai memosisikan diri sebagai aktor normatif yang mendorong keadilan iklim, pendanaan transisi energi, serta alih teknologi ramah lingkungan.

Kesadaran akan pentingnya kemandirian juga tercermin dalam target Swasembada pangan nasional. Pemerintah memandang ketergantungan pangan terhadap negara lain sebagai risiko strategis yang dapat mengancam stabilitas nasional. Dalam perspektif realisme struktural, ketergantungan semacam ini menciptakan kerentanan yang dapat dimanfaatkan dalam situasi krisis global. Oleh karena itu, politik luar negeri Indonesia perlu diarahkan untuk membangun kerja sama pertanian berbasis teknologi, riset, dan peningkatan produktivitas, alih-alih sekadar mengandalkan impor pangan jangka pendek.

Selain pangan, persoalan energi menjadi pilar penting lainnya dalam visi Asta Cita. Melalui Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Presiden Prabowo menegaskan komitmen menuju Swasembada energi dan pengurangan impor energi. Pendekatan ini dapat dibaca melalui lensa Resource nationalism, di mana negara berupaya menegaskan kembali kontrol atas sumber daya strategisnya. Di tengah krisis energi global dan ketegangan geopolitik, diplomasi energi Indonesia dituntut memainkan peran ganda: memastikan akses terhadap investasi dan teknologi energi terbarukan, sekaligus menjaga kemandirian nasional dalam jangka panjang.

Pada saat yang sama, Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional membutuhkan arus investasi yang besar dan berkelanjutan. Karena itu, upaya membangun ekosistem investasi dengan negara mitra yang produktif dan saling menguntungkan menjadi sangat krusial. Prinsip ini sejalan dengan konsep complex interdependence yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye, di mana hubungan internasional modern tidak lagi didominasi oleh isu keamanan semata, melainkan juga oleh jejaring ekonomi, keuangan, dan teknologi. Namun, Asta Cita menegaskan bahwa interdependensi tersebut harus bersifat simetris dan adil, bukan relasi yang menempatkan Indonesia sebagai pihak yang terus dirugikan.

Di titik inilah pentingnya kerja sama yang inklusif dan berkelanjutan menjadi semakin jelas. Pendekatan konstruktivisme membantu menjelaskan bahwa politik luar negeri tidak semata digerakkan oleh kepentingan material, tetapi juga oleh nilai, identitas, dan norma yang ingin dibangun. Dengan melibatkan pemuda, akademisi, dan masyarakat sipil dalam diplomasi, Indonesia berupaya membangun citra sebagai negara yang progresif, inklusif, dan bertanggung jawab dalam tata kelola global.

Sementara itu, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, penguatan kerja sama pertahanan dan keamanan nasional tetap menjadi agenda yang tidak terpisahkan. Pendekatan defensive realism menjelaskan bagaimana Indonesia mempertahankan prinsip bebas aktif, sembari membangun kerja sama strategis untuk menjaga stabilitas kawasan, meningkatkan kapasitas pertahanan, dan melindungi kedaulatan nasional tanpa terjebak dalam politik aliansi yang konfrontatif.

Jadi visi Asta Cita Presiden Prabowo dapat dipahami sebagai upaya merumuskan politik luar negeri Indonesia yang pragmatis namun berprinsip. Visi ini memadukan kekuatan negara, kerja sama internasional, dan pembentukan norma global secara seimbang. Tantangan ke depan bukan hanya terletak pada perumusan gagasan, tetapi pada konsistensi implementasi agar politik luar negeri benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berdaya saing di panggung global.