Paradoks APBN: MBG-KMP, Kematian Siswa NTT, dan Iuran BoP

Oleh: Muh. Zulhamdi Suhafid
(Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar)

Lonceng darurat keuangan negara telah berkumandang ke penjuru negeri.

15 bulan berjalannya pemerintahan kabinet merah putih telah memberikan dampak tumpang tindih bagi masyarakat. Berbagai permasalahan kemudian terus hadir tanpa henti menyentuh hingga mencedarai peri kehidupan dan peri kemanusiaan seluruh rakyat Indonesia. Memasuki bulan kedua ditahun 2026, rakyat Indonesia telah dipertontonkan kepedihan saudara kita yang sampai detik ini masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Masyarakat Indonesia diwajibkan untuk menunaikan pembayaran pajak, baik itu pajak tanah, kendaraan, rumah, hingga belanja sehari-hari, atau bisa disebut hampir seluruh aspek kehidupan kita dikenakan pajak. Kewajiban kita membayar pajak sebagai warga negara itu masuk kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun seiring berjalannya waktu, penulis melihat ada yang tidak beres didalam pengelolaan APBN kita. Ini yang perlu disadari oleh Purbaya yang hari ini semakin populer dimata masyarakat.

Perlu diketahui bahwa berdasarkan amanat UUD 1945 telah menginstruksikan bahwa APBN harus mengalokasikan 20% untuk sektor pendidikan. Ini mengindikasikan bahwa pendidikan tidak boleh dinomor duakan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan. Akan tetapi, diawal pemerintahan presiden prabowo, pemerintah justru memprioritaskan program ketahanan pangan dibanding pendidikan. Buruknya lagi, bukan hanya anggaran pendidikan dipangkas, tapi sektor-sektor yang lain pun dipangkas untuk program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

Makan Bergizi Gratis – Koperasi Merah Putih (MBG-KMP)

Dua program prioritas Presiden Prabowo kini menuai pro-kontra. Penulis menilai bahwa kedua program ini yang paling banyak memakan APBN. MBG ditahun 2026 dianggarkan sebanyak Rp 335 Trilliun. Anggaran ini mengalami lonjakan yang sangat drastis dibanding ditahun 2025 hanya sekitar Rp 71 Trilliun. Lonjakan ini telah mengorbankan anggaran pendidikan karena dipangkas sebanyak sepertiga dari 20% anggaran pendidikan APBN.

Dari awal hingga detik ini program MBG menuai banyak kritikan dari kalangan masyarakat, sebab pada penerapannya, ada banyak siswa ditingkat SD, SMP, hingga SMA yang mengalami keracunan. Menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sejak tahun 2025 hingga awal 2026 ada sekitar 21.254 orang penerima manfaat MBG mengalami keracunan. Hal ini sangat memprihatinkan bagi anak-anak sekolah yang mengalami keracunan, sebab ini tidak boleh dianggap lazim oleh BGN. Ini harus dievaluasi total tata kelola dapur dan pendistribusiaannta.

Tidak cukup sampai disitu, timbul fenomena kontroversial pada program koperasi merah putih. Bagaimana tidak, program ini dianggarkan sebanyak Rp 83 Trilliun, dimana koperasi ini menjadi wadah untuk mendorong akselerasi perputaran ekonomi masyarakat desa khususnya para petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Tapi program ini menuai celah dimata masyarakat, Menurut keyakinan penulis bahwa ada dugaan pemangkasan anggaran dari pusat ke provinsi hingga ke kabupaten, yang awalnya setiap 1 koperasi merah putih dialokasikan Rp 1,6 M, tapi yang sampai kepada pengelola KMP hanya 1,1 M. Apabila dugaan ini benar, maka APH harus mengambil langkah tegas untuk menertibkan agar program KMP ini dapat berjalan sesuai koridornya.

Kematian Siswa Kelas 4 SD di NTT

Tragedi kematian seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga bunuh diri karena tidak mampu membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp10.000 menjadi sorotan masyarakat. Ironisnya, pemerintah berencana menggelontorkan anggaran besar, seperti Rp16,9 triliun untuk Iuran Board of Peace (BoP). Padahal Dewan Perdamaian Trump ini sangat kontroversial karena Trump sendiri merupakan orang yang mendukung Israel untuk memerangi Palestina. Bahkan boleh dikata Trump adalah pelanggar kedaulatan negara.

Pemerintah Indonesia harusnya piawai membaca kondisi global hari ini. Kita tidak boleh di dikte oleh negara lain. Kita harus teguh memegang prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Dewan Perdamaian (BoP) bentukan Trump ini juga sangat tidak sejalan dengan semangat demokrasi pancasila, karena Trump memiliki hak yang dominan untuk menentukan kepala BoP yang menggantikannya nanti.

Kematian siswa ini membuktikan bahwa negara masih gagal menjamin akses pendidikan yang memadai bagi anak-anak dari keluarga miskin. Kemiskinan membuat anak-anak lebih rentan mengalami pelanggaran hak asasi manusia, dengan dampak psikologis yang berpotensi sangat berat. Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyatakan bahwa tragedi ini merupakan hasil dari kemiskinan struktural dan kegabungan negara dalam melindungi hak asasi manusia, terutama hak atas pendidikan.

Nyawa lebih mahal dibanding Buku dan Pena.

Anggaran BoP lebih baik dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas yang layak untuk anak sekolah. Sebab, antek-antek asing akan terus senang jika pemerintah Indonesia gampang didikte oleh elite global.

Lebih jauh, jadi perlunya langkah evaluasi total bagi pemerintahan Presiden Prabowo agar kedepannya tidak ada lagi kasus kematian anak sekolah karena tidak bisa membeli kebutuhan dasar belajar siswa.

APBN akan lebih paradoks lagi kalau tragedi-tragedi kemanusiaan terus terjadi, jika tidak memperhatikan dengan cermat kondisi masyarakat apa yang sebenarnya dibutuhkan. Oleh karena itu, APBN harus lebih memprioritaskan kebutuhan urgensi masyarakat miskin-pinggiran, bukan hanya prioritas Program Strategis Nasional (PSN) yang realitanya nihil manfaat masyarakat luas.