Kadis Perpustakaan Sulsel buka FGD Pemantauan dan Evaluasi Program Proriotas Nasional TPBIS dan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Tahun 2022 Wilayah Sulawesi, Maluku Dan Papua

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi, Moh.Hasan sijaya, S.H, M.H. mewakili Gubernur Sulawesi Selatan membuka kegiatan Fokus Group Disscussion (FGD) Pemantauan dan Evaluasi Terpadu program prioritas nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Subbidang Perpustakaan tahun 2022 untuk wilayah Sulawesi, Maluku Dan Papua di hotel Aryaduta Makassar, Rabu (13/07/2022).

Kegiatan FGD ini dilaksanakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, diikuti peserta Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten Kota wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Hadir pada acara pembukaan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Nasional Dr. Joko Santoso, M.Hum, Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami, Ph.D, yang sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan yang dipandu oleh moderator Tubu PB Simanjuntak, S.E., M.M.

Dalam sambutannya, Kadis Hasan Sijaya mengatakan, pekembangan gerakan litersi yang dimotori oleh Perpustakan Nasional dalam beberapa tahun terakhir ini cukup besar, semangat ini juga ditularkan di Sulawesi Selatan.

“Bahkan gerakan literasi yang ada di Sulsel ini sudah menjadi sampel percontohan untuk wilayah-wilayah di Indonesia Timur, dengan sentuhan yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dalam Program Transformasi Perpustakaan,” tegasnya.

Menurutnya, program transformasi perpustakaan ini telah direplikasi oleh DPK Sulsel sejak tahun 2020, dengan bantuan yang diberikan kepada 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi selatan dalam bentuk komputer, buku, rak buku dan fasilitas-fasilitas lain sebagai penunjang terhadap pelaksanaan kegiatan di perpustakaan sehingga memberikan dampak terhadap kemajuan minat baca masyarakat.

“Sampai saat ini jumlah replikasi mandiri Sulsel sudah 305 perpustakaan penerima manfaat, yang dibantu melalui Dana APBD, dengan total anggaran 12 milyar lebih,” tuturnya.

Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa gerakan literasi yang baik, harus di dukung dengan kemampuan anggaran. Upaya menghadirkan anggaran untuk replikasi mandiri ini menurut Kadis Hasan Sijaya dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak termasuk DPRD provinsi khususnya Komisi E yang menjadi mitra DPK Sulsel.

Perpustakaan tidak bisa berjalan jika tidak berpegangan tangan dengan DPRD Sulsel yang telah menfasilitasi hadirnya regulasi berupa Perda Transformasi Pengelolaan Perpustakaan yang saat ini dalam pembahasan di DPRD. Sehingga gerakan dalam memajukan literasi akan semakin luas.

“Selama ini kita masih terbatas dalam memberikan bantuan kepada perpustakaan desa, tapi dengan adanya perda tersebut nantinya, kita akan semakin luas dalam memberikan bantuan, dalam mengembangkan gerakan literasi, dengan tagline kami yaitu mencerdaskan anak bangsa dari desa,” kuncinya. *(naz).