Pemerintah kucurkan Rp110 triliun buat penangguhan pembayaran listrik, sembako gratis dan PKH

WARNASULSEL.com – Presiden Joko Widodo memberikan insentif bagi masyarakat kelas bawah demi menekan dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian.

Dalam konferensi pers di istana kepresidenan, Bogor, ia mengatakan bahwa pemerintah pusat menggelontorkan anggaran Rp110 triliun untuk merealisasikan jaring pengaman sosial tersebut.

Pertama, menambah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta menjadi menjadi 10 juta keluarga pemenerima manfaat. Besaran manfaat tersebut juga akan dinaikkan 25 persen.

Ada pula anggaran Rp25 triliun yang dicadangkan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan operasi pasar logistik.

Di samping itu, bagi para pekerja informal seperti pengemudi ojek online, supir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dengan kredit di bawah 10 miliar, pemerintah juga telah mengeluarkan imbauan pelonggaran kredit kepada perbankan dan perusahaan pembiayaan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini telah mengeluarkan aturan yang bakal berlaku mulai 1 April 2020.

“Telah ditetapkan prosedur pengajuannya tanpa datang ke bank atau leasing, cukup email atau komunikasi digital seperti WA,” katanya seperti yang dikutip dari tirto.id.

Untuk mendukung kebijakan work from home, pemerintah juga memberikan insentif berupa penangguhan pembayaran listrik untuk pelanggan listrik 450VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan.

Mereka akan digratiskan selama 3 bulan ke depan, yakni pada April, Mei dan Juni 2020.

“Untuk pelanggan 900VA yang jumlahnya sekitar 7 juta pelanggan akan didiskon 50% untuk April, Mei, Juni 2020,” tutupnya.