Kejatuhan Ekonomi Pasca Krisis, Membangun Kembali Ekonomi yang Lebih Kuat

Oleh：Lorina Courtney Faijer, Titi Putri Arniyanti Umasugi, Andi Khaerul Awal

Krisis ekonomi sering kali meninggalkan jejak yang mendalam pada struktur perekonomian suatu negara. Namun, di balik kehancuran tersebut, terdapat peluang besar untuk melakukan transformasi mendasar yang dapat mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Upaya pemulihan pasca-krisis membutuhkan strategi yang matang, mulai dari reformasi birokrasi hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, perkembangan teknologi digital yang pesat setelah pandemi COVID-19 membuka peluang besar bagi pemerintah untuk memanfaatkan inovasi dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.

Dalam konteks global, tantangan seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi di Tiongkok, dan perang di Ukraina menjadi faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas melalui berbagai kebijakan, seperti program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang telah membantu mendorong pertumbuhan ekonomi meski tantangan global kian kompleks.

Di sisi lain, terdapat kritik terhadap lemahnya antisipasi pemerintah dalam menghadapi risiko ekonomi, tingkat korupsi yang masih tinggi, dan birokrasi yang berbelit-belit.

Reformasi struktural menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi masalah-masalah ini. Penegakan hukum yang kuat dan iklim investasi yang kondusif dapat menjadi pondasi penting untuk membangun kembali ekonomi yang lebih tangguh.

Kami melihat bahwa, Meski berbagai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia memberikan hasil yang cukup positif, pertanyaan besar tetap muncul. Apakah kebijakan tersebut sudah cukup untuk menjawab tantangan ekonomi global dan domestik secara menyeluruh?

Pemerintah memang telah menunjukkan ketangguhan dengan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural. Namun, masih terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, seperti ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan yang memengaruhi daya saing sumber daya manusia.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengambilan kebijakan luar negeri menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait efektivitas langkah-langkah yang diambil.

Transparansi dalam kebijakan luar negeri dan ekonomi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Hal ini tidak hanya

akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas untuk menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif.

Di tengah kondisi global yang penuh gejolak, Indonesia memiliki potensi besar untuk memimpin upaya kolektif dalam mencari solusi atas tantangan global, seperti perubahan iklim, pembangunan infrastruktur hijau, dan stabilitas geopolitik.

Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat dari kebijakan yang diambil juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Melangkah ke tahun 2025, langkah-langkah konkret yang berorientasi pada reformasi struktural, investasi di sektor energi terbarukan, serta penguatan UMKM akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan global sekaligus membangun perekonomian yang lebih kokoh dan inklusif.