Memilih untuk tidak memilih merupakan pilihan

Penulis : Umar Salam (Mahasiswa Semester V Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar)

Di tengah hiruk pikuk yang terjadi di indonesia di tengah pertarungan pilpres maupun pileg pada 14 februari mendatang yang akan dilaksanakan per 5 tahun sekali yang biasa di sebut juga sebagai pesta demokrasi, dimana pesta tersebut setiap warga negara punyak hak untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pesta demokrasi.

Demokrasi sendiri di artikan sebagai Demos kekuasaan  yaitu  dan Kratos yaitu rakyat jika di artikan secara harfiah di sebut sebagai kekuasaan yang mutlak oleh rakyat, atau biasa di sebut sebagai dari,oleh dan untuk. Jika kita melihat realitas di dalam ke Indonesiaan sendiri apakah hal tersebut masih tetap di garis koridornya?

Demokrasi telah dibajak oleh oligarki. Begitulah narasi yang dibangun oleh Jeffrey Winters, seorang analisis politik dari Northwestern, dengan mengatakan demokrasi di Indonesia ternyata dikuasai oleh kelompok oligarki. Akibatnya tujuan bernegara untuk menyejahterakan rakyat, semakin jauh dari harapan. Kelompok elit oligarki di Indonesia sudah menguasai dan mengontrol sistem demokrasi dan berlanjut menjadi oligarki demokrasi.

Oligarki adalah model kekuasaan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang menguasai pemerintahan demi kepentingan kelompoknya. Secara umum, para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatan dari kekayaaan yang mereka miliki.

Kepentingan oligarki pada dasarnya, yakni memastikan keberlanjutan eksistensi bisnis mereka, aset dan kekayaan, melindungi sumber dan jalur-jalur kepentingan ekonomi, memastikan kelancaran segenap urusan terkait dengan bisnisnya serta mendapat perlakuan istimewa baik dari kecepatan, kepastian dan keamanan dari pemerintah.

Disini kita bisa melihat dari pernyataan jokowi dodo secara tegas menyatakan ‘saya ngak akan netral untuk negara ini saya akan cawe-cawe” disini sudah bisa di lihat bahwasanya kompetisi demokrasi yang dimana seharusnya RI1 Mampu sebagai penengah melainkan ikut berkompetisi untuk melanjutkan kekuasaan hierarkis-nya, langkah-langkah yang ia bangun selama 9 tahun dengan melanggengkan oligarki-oligarki pda proyek-proyek yang ia ciptakan dengan dalih sebagai pemerataan pembagunan, apakah penggusuran yang terjadi di rempang masih layak untuk di katakan sebagai kesejahteraan rakyat?

Jika lebih lanjut kita saksikan bagaimana putusan MK yang meloloskan putra mahkota jokowi dodo dengan menghapus syarat batas minimal 40 tahun menjadi 35 tahun untuk menjadikan cawapres, yang dimana setelah putusan tersebut ipar dari jokowi di kenakan sebagai cacat etik.

Adapun langkah untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara menawarkan anaknya sebagai estafet kepemimpinan, ini memicu konflik yang dimana presiden yang sebagai struktur tertinggi dalam kekuasaan mampu mengakomodir struktur yang ada di bawah naungannya, bahkan sampai struktur kecil sudah mampu ia gerakan seperti perangkat desa bahkan sampai tingkat RT, saya sebagai sebagai surveyor telah melihat realitas ini terjadi tentang bagaimana bisikan- bisikan itu tersampaikan.

Meskipun yang di katakan Mangnis Suseno”Pemilu bukan untuk memilih yg terbaik, tapi untuk mencegah yang terburuk berkuasa. ” atau . kita melakukan ‘vote for the lesser evil’ (memilih yang kurang buruk di antara yang buruk). Itu yang selalu kita lakukan, vote for the lesser evil. tetapi sejak awal yang buruk sudah mampu menguasai muara untuk di alirkan ke hilir. Maka dengan hal itu kemenangan sudah di tentukan sebelum pemilihan itu terjadi.