Relawan Pendidikan Forum TBM Bersama Dinas Pendidikan Percepat Penanganan Anak Tidak Sekolah di Jeneponto

WARNASULSEL.com – Forum TBM bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto terus memperkuat langkah strategis dalam mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), khususnya melalui proses pendataan dan penginputan data anak didik ke salam dapodikan peserta didik agar dapat kembali mengakses layanan pendidikan.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam kegiatan koordinasi dan wawancara bersama pihak dinas yang berlangsung pada Minggu (17/05/2026), di Kulle Kopi, Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Jeneponto. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Relawan Pendidikan yang digagas melalui Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen.

Fokus utama yang dibahas adalah bagaimana peserta didik ATS dapat segera masuk dalam sistem Dapodik sebelum target akhir Mei 2026. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan nonformal, hingga unsur pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Bidang PAUD dan PNF Dikbud Jeneponto, mengatakan bahwa Dinas Pendidikan sebenarnya telah memiliki langkah-langkah penanganan ATS yang selama beberapa tahun terakhir terus dijalankan bersama satuan pendidikan nonformal.

“Dari Dinas Pendidikan sebenarnya sudah ada langkah-langkah strategis yang dilakukan sejak beberapa tahun terakhir dengan melibatkan satuan pendidikan nonformal. Setelah proses dari dinas selesai, peserta didik ATS ini bisa langsung by pass untuk diinput pada dapodik. Targetnya akhir Mei mereka sudah masuk dalam sistem,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan PKBM dan lembaga pendidikan nonformal menjadi bagian penting dalam mempercepat pengembalian ATS ke dunia pendidikan, baik melalui jalur kesetaraan maupun layanan pendidikan lainnya.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir tenaga pendidikan profesional sekaligus Koordinator Kabupaten P3MD (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa. Ia menegaskan bahwa isu Anak Tidak Sekolah harus menjadi prioritas pembangunan desa agar memiliki dukungan kebijakan dan anggaran yang jelas.

“ATS harus menjadi isu prioritas desa dan dibahas dalam musyawarah desa agar dimasukkan ke dalam RPJMDesa. Karena kalau tidak masuk, maka tidak akan didanai. Ketika sudah masuk RPJMDesa, maka otomatis masuk dalam perencanaan dan penganggaran desa,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya mekanisme pendataan yang akurat di lapangan agar jumlah ATS benar-benar dapat ditekan melalui verifikasi langsung oleh tim yang turun ke masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Lapangan dari Forum TBM, Muh Galang Pratama, menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor ini merupakan langkah yang sangat baik dan perlu terus diperkuat.

“Ini adalah hal yang sangat baik dan penting karena kerja kita bukan hanya mendata, tetapi juga memverifikasi langsung data di lapangan agar benar-benar tepat sasaran. Harapan kami, semakin banyak anak-anak ATS yang bisa kembali bersekolah terutama yang menjadi lokus kami di Kecamatan Bangkala dan Kecamatan Bangkala Barat, baik di satuan pendidikan formal maupun di satuan pendidikan nonformal seperti PKBM,” ungkapnya.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Forum TBM, PKBM, dan pemerintah desa, percepatan penanganan ATS di Kabupaten Jeneponto diharapkan mampu membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini terputus sekolah sekaligus menekan angka ATS secara bertahap dan berkelanjutan.