Suara Mahasiswa di Hari Pendidikan Nasional Mencari Makna di Balik Aksi dan Aspirasi

Siang itu, langit Makassar tampak mendung. Namun, semangat sekelompok mahasiswa dari UIN Alauddin Makassar yang berkumpul di Jalan Sultan Alauddin, Jumat, 2/05/2025, tak surut oleh cuaca.

Di tengah riuh kendaraan dan hiruk-pikuk kota, suara orasi menggema, menandai peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) dengan cara yang berbeda, bukan sekadar seremoni, melainkan refleksi kritis atas wajah pendidikan Indonesia hari ini.

Hari Pendidikan Nasional, yang setiap tahun jatuh pada 2 Mei, selalu menjadi momentum untuk mengenang jasa Ki Hadjar Dewantara, sang pelopor pendidikan dan pendiri Taman Siswa. Namun, bagi para mahasiswa ini, peringatan HARDIKNAS bukan hanya soal mengenang masa lalu, melainkan juga menagih janji masa depan: pendidikan yang merata, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh anak bangsa.

Di tengah kerumunan, Sam Surya Putra Bangsawan, salah satu orator, berdiri tegak di atas mobil komando. Suaranya lantang, penuh keprihatinan. “Pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Makassar, semakin hari semakin mengecewakan, semakin hari semakin mengkhawatirkan,” ujarnya. Ia menyoroti bagaimana kampus yang seharusnya menjadi ruang intelektual yang bebas, kini justru dibatasi oleh aturan-aturan yang dianggap membungkam aspirasi mahasiswa.

Surat Edaran 2591 dan 3652 menjadi sorotan utama. Aturan yang mewajibkan mahasiswa mengajukan izin tertulis tiga hari sebelum aksi, menurut Sam, telah mencederai kebebasan berekspresi di lingkungan akademik. “Ini mencederai demokrasi karena tidak berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan berekspresi di kampus adalah hak fundamental yang harus dihargai dan dilindungi,” tegasnya.

Namun, keresahan mahasiswa tak berhenti pada soal kebebasan berekspresi. Efisiensi atau pemotongan anggaran di sektor pendidikan juga menjadi luka baru. Bagi Sam, langkah ini bukan solusi, melainkan masalah baru yang mengancam keberlangsungan program kerja lembaga kemahasiswaan. “Efisiensi anggaran adalah upaya pemaksaan untuk menjalankan program Makanan Bergizi Gratis, bahkan diduga untuk mengurangi beban negara dalam menggaji para menteri dan wakil menteri dalam kabinet yang kini menggemuk,” katanya.

Kritik itu bukan tanpa alasan. Bagi para mahasiswa, pemotongan anggaran pendidikan berarti mempersempit akses dan kualitas pendidikan, sementara kebutuhan akan pendidikan yang layak dan mumpuni justru semakin mendesak. “Yang dibutuhkan Indonesia sekarang adalah pendidikan yang layak, bukan sekadar perut anak yang kenyang di siang hari namun satu keluarga harus kelaparan di malam hari,” tutup Sam dalam orasinya.

Penulis: Sam Surya Putra Bangsawan (Citizen Reporter)