Mempersiapkan Langkah kerja Menaker dan Mendagri Bahas PHK dan Penetapam Upah Minimum 2025

Oleh Nama: Aureliya Chintiya Aprilviani

Perbincangan terkait isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi fokus utama tidak hanya masyarakat namun juga pemerintahan. Lonjakan angka PHK yang muncul di beberapa tahun terakhir karena dampak persaingan yang ketat dan ekonomi global seperti adanya permasalahan pandemi. Isu PHK ini bukan satu-satunya tantangan yang perlu ditangani; upah minimum juga menjadi perhatian besar, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup layak di tengah meningkatnya biaya bahan pokok.

Kondisi ekonomi yang masih belum stabil ini memaksa pemerintah untuk mengambil langkah hati-hati dalam menentukan kebijakan terkait ketenagakerjaan sehingga dapat memberikan perbaikan untuk masyarakat. Dilansir dari berita pada situs Kemnaker (kemnaker.go.id) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Bapak Yassierli Bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bapak Tito Karnavian dan seluruh Kepala Daerah di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota Menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), di Jakarta, Kamis 31 Oktober 2024. Rakor ini membahas tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penetapan Upah Minimum Tahun 2025. Pernyataan Menaker dalam Rapat Koordinasinya menyebutkan “Hingga oktober 2024 terdapat 59.790 orang pekerja yang terkena PHK. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 25.000 orang pekerja dalam tiga bulan terakhir.”

Isu lonjakan PHK ini menjadi sorotan pemerintah dalam mencari solusi utama, terlebih karena adanya ketidakpastian ekonomi global, beberapa sektor industri, terutama sektor manufaktur dan elektronik, dilaporkan mengalami penurunan produksi yang menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja. Pemerintah saat ini sedang merancang kebijakan yang diharapkan mampu mengurangi angka PHK serta memberikan jaminan sosial dan bantuan bagi pekerja yang terdampak. Menaker Yassierli mengungkapkan untuk menekan angka PHK yang tinggi agar menjadi turun perlu dibangun sebuah sistem peringatan dini (early warning system) di setiap perusahaan untuk mengetahui potensi-potensi. Beliau menegaskan dengan ungkapan “Dengan adanya system peringatan dini, diharapkan dapat memtigasi dampak social dan ekonomi yang disebabkan oleh tingginya angka PHK” ujarnya.
Penyelesaian ini terlihat memiliki potensi untuk membantu menekan angka PHK, namun perlu didukung dengan program yang lebih konkret untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, dan menekan angka pengangguran serta PHK. PHK di tengah krisis ekonomi global ini dipicu adanya pandemic dan disusul ketegangan geopolitik anatara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak pada hampir semua sector ekonomi. Indonesia pun tidak terlepas dari dampak tersebut, khususnya di sector manufaktur dan industry padat karya yang rentan terhadap radiasi ekonomi global. Pemerintah juga menyadari bahwa tren PHK yang meningkat dapat menyebabkan instabilitas social dan ketenagakerjaan, sehingga kebijakan yang kebih terukur dan adaptif perlu segera dirumuskan.

Selain pembahasan terkait PHK, isu penetapan upah minimum 2025 menjadi sorotan karena tingginya kebutuhan hidup dan fluktuasi harga bahan pokok yang terus menekan daya beli masyarakat. Pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, berencana menetapkan kebijakan yang tidak hanya sekedar menaikkan upah tetapi juga mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta daya tahan sektor industri di tengah pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Menaggapi isu tersebut, Menaker meminta seluruh gubernur untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2025 paling lambat tanggal 21 November 2024. Upah Minimum untuk Kabupaten dan Kota harus ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2024, dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan dan arahan Pemerintah Pusat, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Kita semua ingin penetapan upah minimum 2025 berlangsung secara kondusif. Saya dan Mendagri mengimbau seluruh pihak (pusat dan daerah) dapat mengedepankan komunikasi dan dialog social dengan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan.” Ungkap Menaker, Bapak Yassierli.

Kebijakan penetapan upah minimum dan pencegahan PHK diharapkan dapat mendukung stabilitas sosial dan ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Namun, tantangan besar masih menghadang, terutama dengan ketidakpastian ekonomi yang mungkin terus berlanjut. Para analis mencatat bahwa pemerintah perlu lebih fleksibel dalam merespons perubahan kondisi ekonomi dan memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan ketenagakerjaan. Mendagri juga menekankan pentingnya kerja sama antar kementerian dan lembaga dalam menyusun kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap situasi terkini. Dalam menghadapi tahun 2025, pemerintah berharap kebijakan upah minimum yang ditetapkan dapat menjadi solusi yang memberikan keseimbangan antara kebutuhan pekerja untuk hidup layak dan kemampuan dunia usaha untuk berkembang. Meski tantangan ekonomi global dan ancaman PHK masih menjadi kekhawatiran, pemerintah optimistis bahwa langkah-langkah yang diambil akan mampu menjaga kesejahteraan pekerja sekaligus mempertahankan stabilitas industri di Indonesia. Menaker juga menyusun perlu strategi untuk mengurangi ancaman PHK massal seperti memberikan insentif kepada perusahaan yang tidak melakukan PHK, peningkatan skill dan re-skilling pada pekerja sehingga dapat berkembang pada industri masa kini.

Beberapa daerah dengan tingkat inflasi tinggi mungkin akan melihat kenaikan upah minimum yang lebih tinggi mungkin akan melihat kenaikan upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Mendagri menjelaskan bahwa tekanan pentingnya regional dalam menetapkan upah minimum agar kebijakan tersebut dapat diimplimentasikan secara efektif. Pemerintah daerah pun diharapkan tidak mampu menyesuaikan dan menerapkan kebijakan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat secara efektif. Pemerintah mempertimbangkan model penetapan upah minimum yang lebih fleksibel, yaitu dengan memberikan batasan penyesuaian tertentu bagi daerah yang memiliki kondisi ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, daerah-daerah dengan biaya hidup tinggi bisa menetapkan upah minimum yang lebih tinggi, sementara daerah dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah bisa menetapkan upah yang sesuai dengan kapasitas ekonomi setempat.

Pemerintah melalui koordinasi antara Menaker dan Mendagri berupaya keras untuk menyiapkan kebijakan yang adaptif dan berkeadilan terkait PHK dan upah minimum 2025. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja sekaligus mendukung penghentian industri dan perusahaan di tengah situasi ekonomi yang sulit. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan ketenagakerjaan di tahun-tahun mendatang dengan lebih siap dan tangguh.