Langkah Salah Indonesia : Wacana Presiden Prabowo Siap Evakuasi Warga Gaza

Oleh : Muh. Muslim Muchsi
(Mahasiswa UIN Alauddin Makassar)

Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari kontribusi Negara Palestina pada tahun 1945. Palestina menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Pimpinan tertinggi Palestina saat itu, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, berperan penting dalam mendorong pengakuan dari negara-negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia. Dukungan penuh dari Palestina bukan hanya terjadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir, Mantan Presiden Otoritas Nasional Palestina, Yasser Arafat juga mengunjungi Indonesia pada tahun 1984 dan 1993. Pada masa orde baru, Presiden Soeharto menyambut hangat kedatangan Yasser Arafat di Istana Merdeka Pada Rabu (25/7) malam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Soeharto mengatakan bahwa Indonesia akan tetap membantu perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan, karena hal tersebut merupakan prinsip yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Sejalan dengan alinea pertama UUD 1945 “Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Negara Palestina sudah sangat menderita menanggung beban serangan senjata yang tak pernah berhenti menghujani telinga anak-anak dan masyarakatnya. Sejak tahun 1946 sampai 2025, Palestina masih dijajah oleh Zionis. Semangat masyarakat Palestina untuk terus memperjuangkan tanah airnya masih membara hingga saat ini. Oleh karena itu, Indonesia wajib membayar utang budi atas jasa pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Palestina. Peran Indonesia dalam membantu Palestina sudah sangat jelas dalam bantuan medis dan perjuangan di forum-forum nasional. Akan tetapi langkah yang baru-baru disampaikan oleh Presiden Prabowo ini sangat merugikan rakyat Palestina.

Mengutip Kompas TV di Jakarta: “Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak terkait mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka, kita perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama,” ujar Prabowo di Jakarta, pada 9 April 2025. Pernyataan tersebut sungguh menyayat hati, upaya evakuasi beresiko mengakibatkan kekosongan penduduk di wilayah Palestina yang dimana hal itulah yang sangat dinanti-nanti oleh penjajah Israel. Kekosongan tersebut akan mempermudah Israel dalam menaklukkan tanah Palestina karena masyarakatnya dievakuasi ke Indonesia. Hal ini berpotensi melemahkan perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Selain itu, tidak ada jaminan pasti mengenai kepulangan mereka ke tanah airnya, Palestina.

Kebijakan efisiensi anggaran juga menjadi salah satu faktor penghalang terhadap wacana Presiden Prabowo untuk mengevakuasi warga Gaza. Saat ini, Indonesia telah menampung 12.379 pengungsi, sehingga kondisi ini berpotensi membebani sumber daya negara. Apabila wacana ini benar-benar direalisasikan, maka pemerintah harus bertanggung jawab dengan cara tidak boleh menelantarkan mereka. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tempat tinggal, layanan kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hal tersebut cukup berat untuk dipenuhi dikarenakan masyarakat lokal Indonesia sendiripun masih banyak yang mengalami keterbatasan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Negara Palestina tidak butuh untuk dievakuasi, akan tetapi mereka membutuhkan kebebasan dari bom dan rudal yang terus menerus meneror mereka. Kejahatan yang dilakukan oleh Israel sudah tergolong sebagai tindakan genosida. Pembantaian secara sistematis dan terus menerus kepada warga Palestina oleh Israel sudah menjadi rahasia umum. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh para negarawan yaitu lantang meneriakkan kemerdekaan Palestina di forum-forum Internasional. Palestina tidak butuh dievakuasi, mereka membutuhkan dukungan Indonesia untuk terus bersikap tegas dan konsisten dalam menggaungkan kemerdekaan mereka. Sikap Indonesia pada saat ini telah cukup tegas di forum-forum Internasional, terutama dalam menyerukan gencatan senjata agar korban jiwa tidak terus bertambah. Akan tetapi gencatan senjata bagaikan angin sepoi yang berlalu ditelinga Israel, tidak digubris dan terus diabaikan. Masyarakat palestina berhak untuk menentukan nasib hidup sendiri, sehingga ketika langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi warga palestina adalah hal yang salah. Sehingga timbul pertanyaan, Apakah itu ide mutlak Indonesia atau takut akan tarif Tram?