Perpusnas RI Kerjasama DPK Provinsi Sulsel Gelar Pertemuan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan

WARNASULSEL.com – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007, perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan layanan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan.

Plt Kepala Perpustakaan Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Pustakawan Ahli Utama Muhammad Syarif Bando mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka menciptakan ekosistem pendukung literasi.

“Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan ekosistem pendukung bagi pelaksanaan program di level provinsi, kabupaten/kota & desa,” ujarnya “Ekosistem pendukung yang diharapkan dapat memastikan tersedianya landasan kebijakan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan program di daerah, terbentuknya kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dengan pemangku kepentingan; dan terjadinya perluasaan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.”

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan sosial budaya dapat mempengaruhi kualitas SDM. Terutama hal ini terjadi di bagian paling terkecil pemerintahan yakni desa dan kelurahan yang mana perlu dibekali infrastruktur dan penguatan literasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kehadiran perpustakaan yang inklusif ini memang sangat dibutuhkan. Seperti contohnya kehadiran buku bacaan bermutu, kegiatan kolaborasi serta kegiatan literasi sebaknya diinisiasi oleh pemangku kepentingan, yakni Dinas Perpustakaan kabupaten/kota, dan dinas Perpustakaan provinsi.

Muhammad Syarif Bando juga mengatakan, perpustakaan itu adalah yang paling dekat dengan aktivitas sosial masyarakat, yang berada di pusat-pusat kota. Tujuan pendidikan adalah meningkatkan kualitas SDM dari masyarakat berpengetahuan ke masyarakat berprodusen.

“Target kita adalah bagaimana outcome bisa dicapai merujuk pada apa yang bisa dirasakan masyarakat dengan ilmu yang bertumpuk di perpustakaan,” ujar Syarif Bando pada Pertemuan Pemangku Kebijakan tingkat Provinsi di hotel Novotel By Grand Shayla, Rabu（25/09/2024）.

Perpusnas, lanjut ia, terus berupaya menyediakan bahan-bahan fundamental yang dibutuhkan perpustakaan di daerah. Misalnya, tahun depan rencananya akan dikucurkan Rp750 juta tiap kabupaten/kota sebagai DAK non fisik pengembangan perpustakaan.

“Peningkatan kualitas SDM di desa harus didukung banyaknya buku ilmu terapan, dalam kehidupan sosial masyarakat di sana,” terangnya.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel Muhammad Hasan menjelaskan, perpustakaan sebagai wahana mencari ilmu dan memberdayakan masyarakat. Sehingga, berdampak langsung pada kualitas dan taraf hidup mereka.

“Ini penting untuk meletakkan pondsi agar masyarakat kita bisa berkembang,
maka perpustakaan diakui sebagai salah satu institusi yang menyediakan hakhak asasi manusia sebab informasi merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh manifesto PBB.”

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi Sulawesi Selatan Moh Hasan, SH, MH yang mewakili sambutan dari Pj Gubernur, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat peran perpustakaan umum pada peningkatan SDM. Selain tempat belajar, perpustakaan juga menjadi wahana keterampilan, pusat inklusi, peningkatan ekonomi, serta pelestarian budaya lokal.

“Kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi dan solusi yang nyata dalam memperluas jaringan perpustakaan, referensi literatur, dan akses ilmu pengetahuan dalam pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

Pemprov kata ia sudah menyalurkan bantuan sebanyak 721 ribu buku yang beredar di seluruh kabupaten dan kota. Juga replikasi perpustakaan desa di setiap kabupaten kota. Replikasi yang terbangun diberikan ke kabupaten kota sampai 2023, kurang lebih 345 titik perpustakaan desa. Belum lagi pojok baca digital.

Acara ini difasilitasi oleh dua orang PIC/ Fasda/ PA Provinsi, Nazaruddin dan Nilma bersama dengan Konsultan Pendamping Provinsi, Andi Gusnaningaih yang memandu sesi-sesi Pertemuan Pemangku Kepentingan.

Selain itu, perwakilan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan berpartisipasi sebagai narasumber dalam sesi Diskusi Interaktif mengenai Peningkatan Budaya Literasi melalui Perpustakaan Desa/Taman Bacaan Masyarakat.

Dua Kepala Dinas Kabupaten/Kota juga akan berbagi pengalaman dan strategi sinergi serta kolaborasi di tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat literasi masyarakat.

Pertemuan ini diharapkan dapat menciptakan landasan kebijakan yang kuat untuk pelaksanaan program literasi di daerah, memperkuat kerjasama dan jejaring antara perpustakaan daerah dan pemangku kepentingan, serta mendorong perluasan program melalui replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara mandiri dan berkelanjutan.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 10 pemangku kepentingan provinsi non-perpustakaan, termasuk DPMPD, Biro Pemerintahan Kabupaten, Dinas Perpustakaan Provinsi, Dinas Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Desa/Kelurahan, serta Kepala Desa dan Lurah serta Forum CSR.

Pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang untuk mengatasi tantangan yang ada dalam upaya peningkatan literasi, tetapi juga menjadi forum untuk mencari solusi inovatif, mencapai konsensus, dan menjalin kemitraan strategis demi keberlanjutan program literasi di Indonesia.（*）