Anggota DPRD Enrekang Konsultasi Perda Penyelenggaraan Perpustakaan dan Literasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Enrekang yang merupakan mitra dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin Ketua Komisinya Rahmat, S.Pd., M.Pd, melakukan konsultasi ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Literasi yang akan dibahas melalui hak inisiatif DPRD Sulsel pada tahun 2021 ini.

“Tahun ini kita rencana mau membuat Perda. Oleh karena itu, kita mau mendapatkan informasi yang tepat sehingga kita tidak salah membuat peraturan yang bisa menjawab tantangan yang ada hari ini. Kita konsultasikan lebih awal, sehingga lebih tepat,” jelas Rahmat.

Kehadiran Anggota DPRD dari Komisi III ini diterima Kepala DPK Provinsi Sulsel yang diwakili Kepala UPT Layanan Perpustakaan, Abd. Hadi, S.Sos., M.Si di Ruang Rapat Lantai II Gedung Layanan Perpustakaan Umum DPK Sulsel, Senin (10/5/2021)

Pada kesempatan itu Kepala UPT Perpustakaan Abd. Hadi di dampingi Kepala Seksi Pengolahan dan Pengembangan Perpustakaan Syamsuddin, S.S., M.M, Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Umum dan Multimedia Hj. Feby Primajanti T, S.Sos, M.Si , Kepala Seksi Pembinaan Perpustakaan Nilma, S.Sos., M.M, Koordinator Pustakawan Sulsel Syamsul Arif, S.Sos, M.A dan PIC Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Sulsel Nazaruddin, S.Ag., M.Sos.I.

Sementara dari DPRD Kabupaten Enrekang hadir Ketua Komisi III Rahmat, S.Pd., M.Pd, bersama anggota lainnya Hj. Nurul Hikmah, Andi Umar Muchtar, Ali Suryaji Kartono, Yusuf Muchtar, Drs. H. Muh. Ismail Hamid, Ismail Jafar, Dedi Bahtiar, Rahmat, S.Kom.

Menurut Ketua komisi III Rahmat, selain konsultasi terkait Perda, kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Enrekang ini juga sekaligus untuk meminta dukungan dan fasilitasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulsel dalam rangka pengadaan sarana dan prasarana untuk Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Enrekang.

“Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Enrekang sudah dibangun dengan megah di tengah kota Enrekang. Tapi sayang kalau bangunannya saja yang megah, sementara isinya tidak lengkap. Itulah sebabnya, sehingga pada hari ini kita datang untuk mencari tahu kalau memang ada pos-pos bantuan yang bisa di arahkan ke daerah supaya dibawah ke sana,” jelasnya.

“Kita juga datang ke sini untuk meminta pandangan dan masukan terkait dengan pengembangan-pengembangan literasi dan minat baca di Kabupaten Enrekang. DPRD Kabupaten Enrekang sangat mensupport untuk pengembangan SDM di kabupaten sehingga kita mendorong pemerintah bagaimana membangun SDM di kabupaten sampai ke desa-desa antara lain dengan melakukan berbagai kegiatan pengembangan literasi dan peningkatan budaya baca masyarakat,” imbuhnya.

Kepala UPT Perpustakaan Abd. Hadi yang mewakili Kadis DPK Sulsel dalam sambutan penerimanya menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini dan menjelaskan berbagai informasi terkait dengan keberadaan dan kegiatan pelayanan perpustakaan di DPK Sulsel khususnya dalam mengawal Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yang kini menjadi Program Prioritas Nasional yang telah dijabarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Gerakan Mencerdaskan Anak Bangsa dari Desa.

Koordinator Pustakawan Sulsel Syamsul Arif, menegaskan Provinsi Sulsel sudah mendukung dan menjabarkan program yang menjadi Prioritas Nasional dari Pemerintah yaitu Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, melalui kegiatan replikasi mandiri dengan memberikan bantuan hingga ke desa-desa,  dengan mendapatkan dukungan dari DPRD Provinsi. Sehingga diharapkan Kabupaten Enrekang juga dapat menjadikan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini menjadi program prioritas di daerah.

“Yang kami inginkan antara pusat, provinsi dan kabupaten ada singkronisasi pelaksanaan kegiatan. Yang singkonisasi sekarang sudah banyak misalnya lomba-lomba. Lomba bercerita anak, lomba perpustakaan desak leurahan pusat, provinsi, kabupaten itu sudah singkron, sudah bagus. Kita berharap demikian halnya dengan Program Literasi untuk Kesejahteraan, melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial juga bisa disingkronkan,” harap Arif.

Dengan Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial saat ini menurut Arif, perpustakaan bukan lagi hanya sekadar tempat untuk membaca dan meminjam buku semata, tetapi perpustakaan menjadi pusat kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteraanya melalui kegiatan pelatihan berbasis life skill dengan sumber rujukan bahan bacaan yang ada di perpustakaan.

Untuk mewujudkan singkronisi program pusat, provinsi dan kabupaten tersebut khususnya dalam hal penganggaran menurut Nilma, sekarang kita tidak susah lagi untuk mencari cantolan kegiatannya karena sudah ada aturan yang cukup jelas menjadi acuan kita, yaitu Permedagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

“Saya kira dukungan dari DPRD ke pemerintah Kabupaten Enrekang untuk melancarkan kegiatan-kegiatan literasi di perpustakaan sangat terbuka, termasuk untuk peningkatan SDM, dan itu tidak bisa dilakukan oleh hanya satu institusi saja, tetapi harus dilakukan bersama, bersinergi dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” jelasnya.

Berbagai masukan lain terkait dengan Ranperda Penyelenggaran Perpustakaan dan Literasi maupun kegiatan pengembangan perpustakaan lainnya secara terknis disampaikan oleh Syamsul Arif maupun Nilma dalam pertemuan tersebut. Juga berbagai tambahan informasi dari Kepala Seksi Layanan Perpustakaan Feby terkait dengan keberadaan Layanan Perpustakaan Ibu dan Anak dan strategi advokasi yang dilakukan ke berbagai pihak dalam rangka mendapatkan dukungan anggaran. Termasuk kemarin ada bantuan sarana bermain anak indoor dan outdoor serta fasilitas ruang laktasi dari Bank Indonsia melalui Ikatan Wanita Perbankan (IWABA) Sulsel senilai 100 Juta untuk Layanan Perpustakaan Ibu dan Anak DPK Sulsel. * (naz)