Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Tolak Keras Kenaikan BBM

Penyampaian Orasi Oleh Jendral Lapangan Aksi Unjuk Rasa Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kab Gowa Oleh Imam Anugrah S AP, di Gedung DPRD Kab Gowa. Selasa (06/09/2022). | Dok. Istimewa.

WARNASULSEL.COM – Aliansi pemuda dan mahasiswa Kabupaten Gowa menolak keras kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan melakukan aksi unjuk rasa di dua titik, yakni di kantor DPRD Kab Gowa dan Batas Kota Gowa-Makassar. Selasa (06/09/2022).

Selain menuntut hal tersebut, dalam demonstrasi itu juga mendesak DPR untuk segera merevisi pasal-pasal kontroversial.

Pada aksi kali ini, diikuti beberapa organisasi yang tergabung di dalam aliansi tersebut, salah satunya Himpunan Pelajar Mahasiswa (HIPMA) Gowa.

Aksi Bakar Ban dan Penutupan Jalan di Depan Kantor DPRD Kab Gowa, Yang Dilakukan Oleh Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kab Gowa. | Dok. Istimewa.

Aksi diwarnai dengan Orasi secara bergantian, bakar ban, menutup full jalan di depan kantor DPRD Gowa dan saling dorong dengan aparat kepolisian. Hal itu tidak dapat terhindarkan lantaran peserta demonstrasi memaksa masuk ke halaman kantor DPRD Kab Gowa.

Jendral lapangan, Imam Anugrah S AP mengatakan, kebijakan Menaikkan harga BBM subsidi adalah kebijakan yang tidak Pro terhadap Rakyat bahkan mempengaruhi seluruh harga kebutuhan pokok masyarakat.

“Kami yang notabenenya adalah pemuda, pelajar, dan mahasiswa merasakan langsung dampak dari kenaikan harga BBM subsidi” katanya.

Lebih lanjut, Imam mengatakan kenaikan harga BBM subsidi adalah kebijakan ugal-ugalan yang di keluarkan oleh pemerintah, pasalnya situasi sekarang baru saja keluar dari pandemi Covid-19.

“Kita baru saja berusaha untuk memulihkan perekonomian, tapi nyatanya di paksakan menanggung beban kebijakan yang di keluarkan pemerintah, pungkasnya.

Untuk diketahui, sampai berita ini di turunkan, Ketua DPRD Kab Gowa tidak kunjung menemui massa aksi yang menginginkan penandatanganan petisi penolakan kenaikan harga BBM subsidi, untuk dikirim ke DPRD Provinsi Sulsel dan DPR RI.

Laporan Citizen Reporter