Problematika Kenaikan Harga BBM

Sumber Ilustrasi : metrotimor.id

Oleh : Rahmi dan A. Muh. Rifky Nugraha (Merupakan Mahasiswa Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar)

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan momentum yang memberikan tamparan keras bagi masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut secara nyata berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Di mana harga BBM menjadi tolak ukur rentetan harga akomodasi bahan pokok, transportasi dan kebutuhan sekunder di kalangan masyarakat.

Fenomena itu menyebabkan tejadinya kesulitan bagi masyarakat untuk menutupi kebutuhan pokoknya setiap hari, seperti mereka sulit untuk memperoleh telur dengan harga yang terjangkau, kesulitan memperoleh minyak dengan nilai yang ekonomis dan kesulitan untuk mengakses transportasi dengan harga yang tidak merogoh kantong celana secara mendalam.

Agenda pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi dibahas oleh pemerintah dengan fokus pada satu objek pertimbangan, yaitu melihat data jika sebanyak 70 persen masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi kelas atas menggunakan BBM subsidi. Hal itu menunjukkan kelemahan fungsi monitoring yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kebijakan yang mereka keluarkan. Hal tersebut berorientasi pada minimnya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah di lapangan, sehingga menyebabkan laju kebijakan yang tidak efektif dan tidak berjalan secara dinamis.

Di tengah krisisnya kondisi geopolitik dan tingginya harga minyak dunia menyebabkan pemerintah berpikir keras untuk menemukan solusi terkait persoalan itu. Berangkat dari hal inilah, pemerintah kemudian melaukan kompromi-kompromi yang kurang efektif dan mengesamoingkan nilai keadilan serta kesejahteraan yang ada.

Terkait dengan keputusan pemerintah (3/09/2022) dalam menetapkan Kenaikan Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar subsidi, dan pertamax non subsidi. Dengan rincian kenaikan harga BBM yakni Pertalite naik dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, dan pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun jika tak ada kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar. Menurutnya anggaran subsidi dan kompensasi energi untuk 2022 telah dipatok sebesar Rp 502,4 triliun.

Angka tersebut membengkak Rp 349,9 triliun dari anggaran semula sebesar Rp 152,1 triliun untuk menahan kenaikan harga energi masyarakat. Diperkirakan anggaran ini akan terus membengkak hingga akhir tahun dengan adanya kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, secara tegas mengatakan kebijakan tersebut hanya akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah kesenjangan sosial.

“Kalau BBM dan solar bersubsidi ikut naik, harga secara keseluruhan akan naik signifikan. Akan terjadi efek domino di sektor lainnya.” Ujarnya.

Ichanuddin Noersy (Pengamat Ekonomi) juga menolak kenaikan harga BBM, sebagaimana yang disampaikan beliau bahwa kenaikan harga BBM tersebut tidak adil bagi masyarakat. Ini menunjukkan kemalasan pemerintah. Pemerintah tidak adil, masyarakat kecil akan tetap terpukul, meski ada berbagai program untuk masyarakat miskin tersebut. Program subsidi bagi masyarakat miskin bersifat sementara. Sedangkan dampak kenaikan harga BBM permanen. Tentu pemerintah tidak bisa begitu saja mengumumkan kenaikan BBM.

Kenaikan harga BBM ini menimbulkan berbagai macam masalah di lingkungan masyarakat, masalah tersebut adalah menambah kesenjangan sosial, menyebabkan banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan karena tingginya biaya hidup. Sementara itu, aspek pendidikan juga akan berkurang. Dikarenakan mahalnya biaya transportasi dan tingginya barang kebutuhan hidup. Hal tersebut menjadi problematika yang sangat sulit untuk dihadapi dan dijalani oleh masyarakat menengah ke bawah. Sampai pada akhirnya, dengan kenaikan harga BBM maka, memicu terjadinya pertambahan angka kemiskinan dan perilaku kriminalitas di masyarakat.

Sebenarnya kenaikan harga minyak dunia dapat menambah penerimaan negara, bila produksi minyak Indonesia dapat terus ditingkatkan. Bila hal tersebut terjadi maka bukan tidak mungkin adanya beratnya subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah dapat ditutupi oleh peningkatan penerimaan negara yang berasal dari sektor minyak bumi dan gas. Pemerintah Indonesia bangkit menyatakan bahwa beban APBN karena turunnya tingkat produksi akan lebih besar dibanding karena tingginya harga minyak.

Konsep penentuan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini dalam merespon naiknya minyak dunia adalah dengan menerapkan kompromi dan pembahasan yang cepat namun tidak tepat sasaran bagi lapisan masyarakat tertentu. Dalam hal ini adalah masyarakat yang memiliki latar belakang ekonomi yang menengah ke bawah sampai pada masyarakat miskin dan bagi mereka yang tinggal di daerah 3 T. Dinamika itu menunjukkan kepanikan dalam tubuh pemerintah, sehingga ia menerapkan pemikiran win win solution. Konsep pengambilan keputusan tersebut, dinilai tidak sesuai dengan amanat Pancasila dan kepentingan masyarakat luas.

Oleh sebab itu, pada kondisi pembahasan kenaikan harga BBM. Seharusnya pemerintah membuat kebijakan atau aturan yang disiplin ataupun secara tegas kepada masyarakat kelas atas dari segi finansial dan memiliki pekerjaan strategis yang menjamin kebutuhan pokok dan kelangsungan hidupnya sehari-hari. Sehingga, solusi yang baik untuk diterapkan dalam merespon kenaikan harga BBM adalah pemerintah harus memberikan bantuan sosial dengan jumlah yang tinggi dan dapat menjamin kebutuhan ekonomi lapisan masyarakat menengah ke bawah. Bantuan itu harus dikawal secara tegas dan serius oleh pemerintah sehingga jatuhnya pun tepat sasaran dan tidak adalagi potongan-potongan yang dilakukan oleh orang tertentu. Selain itu, jaminan untuk mengembangkan potensi kreativitas dan inovasi sumber daya manusia harus dijamin oleh pemerintah, guna menghasilkan generasi yang cerdas dan siap kerja. Dengan solusi seperti itu, maka masyarakat akan memiliki keterampilan dan mampu menjemput dunia kerja yang produktif yang mampu menopang taraf hidupnya.