Pro-Kontra Penundaan Pemilu 2024, Ancaman Punahnya Demokrasi di Indonesia

Oleh : Muhammad Dwi Aprinandhi

Lika-liku kehidupan politik Indonesia selalu menghadirkan berbagai kontroversial yang menjadi perbincangan hangat dan menjadi salah satu ciri khas bagi pemerintah saat ini. Mengapa tidak, semenjak Presiden Ir. Joko Widodo dan Kabinet Indonesia Maju setidaknya begitu banyak hal menjadi isu-isu yang menyudutkan rakyat jelata yang tak memiliki apa-apa namun tertindas oleh penguasa.

Pemilihan umum atau yang biasa disingkat Pemilu adalah sistematika yang dilakukan untuk memilih pemimpin masa depan baik itu tingkat nasional dan daerah. Belakangan tahun ini dan sampai sekarang isu ini selalu menarik untuk dibahas, begitu banyak argumentasi pemerintah dan pembungkaman dalam hal Pemilu ini., Meski kita ingat kembali kejadian di tahun 2019 di

drop dan tergabung nya antara pemilihan presiden dan DPR menjadi kunci awal kemunduran demokrasi, setidaknya ribuan rakyat terintimidasi dan bahkan mengalami kematian yang dikarenakan kurangnya istirahat dalam pelaksanaan pemilu di 2019.

Namun, momentum di 2019 tetap berlanjut untuk menatap pemilu 2024, titik yang membahayakan dan bisa membuat rakyat mengalami penderitaan kembali. Bahkan isu pemilu santer belakangan ini akan ada penundaan dan menghasilkan pro dan kontra baik dikalangan elite politik maupun non elite politik. Adapun beberapa elite yang sepakat ditunda: parpol yang pertama kali pro adalah Ketua PKB yakni Muhaimin Iskandar yang juga sangat berambisi ingin menjadi presiden. Menurut beliau penundaan pemilu adalah suatu hal yang wajar di situasi pandemi yang belum berakhir sehingga bisa menjadi cluster baru di Indonesia dan juga sebagai proses awal perbaikan ekonomi agar terus membaik sampai kita berada di fase pandemi.

Sejalan dengan pemikiran Muhaimin, Ketua PAN yang juga sebagai anggota MPR sangat mendukung pernyataan Muhaimin ini, cak imin ada benarnya kita harus menunda untuk kepentingan rakyat toh masih banyak juga yang suka Pak Jokowi dari beberapa survei media yang ada rata-rata masyarakat masih puas tak ada salahnya untuk ditunda, begitu pula statemen yang diutarakan oleh Menko perekonomian yang juga sekaligus Ketua Partai Golkar yang menyatakan hal sama dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Parpol sebelumnya.

Namun tidak elok rasanya dan menarik apabila kita tidak libatkan tim kontra dalam hal ini, sebenarnya saya termasuk orang yang tidak sepakat apabila pemilu ditunda apalagi ada 3 periode ini sangat membahayakan apalagi demokrasi kita sudah sangat mengalami kemunduran sangat pesat ditambah banyak isu-isu membusuk yang membuat pelik hati rakyat khususnya kami yang tergolong dalam rakyat jelata, problematika bangsa saat ini membuat dilematis bagi kami, begitu banyak kasus bukan hanya pemilu tapi hal yang sangat mengiris hati juga saat ini adalah sawit Indonesia sebagai penghasil sawit terbesar di dunia, kehabisan minyak goreng. Ini membuat hati kami dan rakyat yang lain sangat merasakan kepedihan yang begitu mendalam.

Olehnya itu, beberapa parpol dan ahli juga memandang bahwa pemilu apabila ditunda dan diperpanjang 3 periode akan mematikan demokrasi seperti diibaratkan orang dalam mati suri yang akan kembali terbangun dan membaik begitu lama. Seperti pandangan Rocky Gerung sebagai ahli Filsafat Menurutnya wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden saat ini merugikan demokrasi. Pasalnya dalam UUD 1945 jelas diatur tentang semua level pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis yakni lewat pemilihan langsung. Bagi demokrasi sudah rugi karena UUD kita bilang semua level pergantian kekuasaan harus dilakukan secara demokratis artinya melalui pemilihan, bukan perpanjangan atau penundaan.

Sama halnya Partai PKS, dalam statemen melalui Juru bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengkritik keras siasat penundaan Pemilu 2024 yang diduga melibatkan Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah ketua umum partai politik. Menurutnya, jika benar Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan terlibat dalam desain penundaan pemilu, maka sudah melewati batas. Apalagi jika memang ada perintah dari Presiden Jokowi. Jika informasi (pertemuan) ini benar, sangat disayangkan sekali. Ini menunjukkan sikap oportunis dan pragmatis, jauh dari sikap negarawan yang berpikir jauh ke depan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Ia pun menambahkan bahwa tindakan politik seperti itu mengancam masa depan demokrasi di Indonesia dan Demokrasi Indonesia akan putar haluan ke era otoritarianisme.

Sama halnya Partai Demokrat yang diwakili oleh Badan Komunikasi Partai menilai wacana penundaan Pemilu 2024 telah disusun dengan rapi bak sebuah panggung orkestrasi. Namun, Demokrat menduga mereka yang menyusun penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan adalah dari kalangan elite, baik pejabat maupun sejumlah elite partai politik (parpol) koalisi. Beliau menambahkan benar-benar pemufakatan jahat dari segelintir elit yang mabuk dan haus kekuasaan kalau benar anggaran Pemilu 2024 tidak cair-cair juga, padahal ini amanah konstitusi.

Adapun pandangan yang berada di jalur Netral yakni partai Nasdem, melalui Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan NasDem tidak pernah berkomunikasi dengan pihak istana perihal isu pengunduran pemilu 2024. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada permintaan dari pemerintah kepada partai koalisi dalam hal ini NasDem untuk mendukung wacana penundaan pemilu.

Saan menuturkan pintu masuk untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden ialah hanya bisa dilakukan melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD). Namun, proses amendemen tersebut harus mendapat persetujuan dari mayoritas rakyat sehingga MPR perlu mempertimbangkan pendapat masyarakat. “Suara rakyat harus jadi pertimbangan bagi MPR ketika mau melakukan proses amendemen. Rakyat setuju atau tidak diadakan amendemen apalagi terkait hanya pasal 22E tentang masa jabatan presiden,” ungkap Saan.

Sebaiknya Pemilu ini tidak ditunda, sebagaimana simpulan dari Ahli dan Parpol yang kontra jika tujuan utamanya untuk perbaikan ekonomi kenapa harus ada penundaan, padahal jika terjadi pemilihan makan terjadi pula revolusi dan perbaikan sistem dan ekonomi oleh pemimpin yang terpilih, itu merupakan alasan yang tidak masuk akal dan menimbulkan multi tafsir yang begitu banyak. Bukan hanya itu terkait kesehatan, mengapa juga pemerintah mau menggabungkan semua apakah ini tidak akan berdampak pada kesehatan dan masa di 2019 akan terulang.

Sedikit saran kami sebagai mahasiswa, sebaiknya Pemerintah dan DPR melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, kita kan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tolong dipertimbangkan baik mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan presiden 3 periode.